Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti rendahnya partisipasi sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo. Ia menilai kehadiran aparatur dalam agenda pemerintah menjadi bagian dari komitmen dan soliditas birokrasi.
Sorotan tersebut disampaikan Adhan dalam rapat koordinasi dan evaluasi bersama jajaran pejabat Pemkot Gorontalo di Aula Bhandayo Lo Yiladia, Minggu (23/8/2026).
Adhan mengaku masih menemukan pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, hingga ASN yang tidak aktif mengikuti kegiatan pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, agenda tersebut merupakan bagian dari program yang membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran.
Ia mencontohkan rangkaian kegiatan Wawasan Bulan Kebangsaan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai agenda olahraga dan kesenian telah dilaksanakan sejak awal Agustus, tetapi masih ada aparatur yang dinilai kurang menunjukkan partisipasi.
Salah satu yang disorot adalah lomba bola basket pada Minggu siang. Adhan mengatakan, meski telah meminta jajaran pemerintah daerah hadir, sejumlah pejabat dan ASN tidak datang.
“Saya minta untuk hadir di kegiatan lomba basket jam 1 siang, tapi banyak yang tidak hadir. Padahal ini kegiatan kita, ini acara kita,” ujar Adhan.
Bagi Adhan, kehadiran aparatur bukan sekadar persoalan daftar hadir, melainkan juga mencerminkan keseriusan dalam menjalankan tugas serta membangun kerja sama di lingkungan pemerintahan.
Ia bahkan menilai partisipasi dalam kegiatan pemerintah dapat menjadi gambaran komitmen aparatur terhadap arahan pimpinan.
“Dari sini saya sudah bisa melihat siapa-siapa yang serius mau bekerja dengan saya dan siapa-siapa yang hanya main-main dan bisanya cuma memuji-muji saya. Saya tidak gila pujian,” katanya.
Adhan pun menegaskan bahwa aparatur yang tidak menghadiri kegiatan pemerintah daerah tanpa keterangan tertulis akan dikenai pemotongan TPP sebesar dua persen setiap kali absen.
“Yang tidak menghadiri kegiatan pemerintah daerah tanpa keterangan tertulis akan dikenai pemotongan TPP sebesar dua persen. Ini berlaku untuk semua,” tegasnya.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkot Gorontalo dapat membangun pola kerja yang lebih disiplin, solid, dan bertanggung jawab.
“Saya minta adalah kerja sama agar bagaimana kita sama-sama bisa memaksimalkan apa yang kita laksanakan, baik kegiatan maupun kebijakan, dan itu berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkas Adhan.
