Oleh: Jhojo Rumampuk
Indopost.news – Opini. Kisruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) akhirnya mereda. Kedatangan Direktur Utama BSG ke Gorontalo dinilai berhasil menurunkan tensi politik dan meredam gejolak amarah sejumlah kepala daerah yang sebelumnya vokal menyuarakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan di bank milik daerah itu.
Namun pertanyaannya, apa sebenarnya tawaran yang disodorkan hingga para pemimpin daerah bisa berubah haluan begitu cepat?
Apakah sekadar klarifikasi dan basa-basi diplomatik, atau ada kompromi yang tidak tertulis namun cukup meyakinkan untuk mengurungkan niat mereka mencabut saham?
Satu hal yang menjadi catatan publik adalah soal konsistensi. Ketika sebelumnya ada pernyataan lantang dari para kepala daerah untuk menarik saham dan membentuk Bank Pembangunan Daerah sendiri, kini suara itu mengendap seiring dengan pertemuan tertutup dan jamuan yang hangat.
Ini bukan semata tentang administrasi, ini menyangkut kejujuran politik dan keberanian menjaga integritas sebagai pemimpin daerah.
Apabila kata-kata keras yang dilontarkan di depan publik hanya menjadi tekanan sesaat yang tak diiringi langkah nyata, maka rakyat berhak bertanya, apakah itu semua hanya panggung sandiwara?
Lebih jauh, aroma transaksi kekuasaan mulai tercium ketika nama-nama calon direksi mulai dibicarakan. Terdengar kabar bahwa yang akan dicalonkan sebagai calon direksi BSG dari jatah Gorontalo adalah orang internal yang telah pensiun, mantan Kepala Pimpinan Wilayah.
Jika benar demikian, kita patut bertanya: apakah tidak ada figur lain yang lebih layak dan independen?
Mereka yang dulunya berada dalam sistem dan kini kembali untuk “mengamankan posisi” justru berpotensi mengulang masalah yang sama.
Apakah ini sekadar upaya balas budi atau akomodasi politik?
Apakah loyalitas mereka kepada Gorontalo atau kepada struktur lama yang sudah usang?
Jika para mantan petinggi internal BSG kembali dengan baju baru, untuk menyenangkan segelintir elite dan bukan untuk membenahi struktur dari dalam, maka pantas jika publik mempertanyakan apakah mereka adalah “pengkhianat” atas semangat perubahan yang sempat digelorakan oleh para kepala daerah.
Rakyat tak butuh pemimpin yang pandai bernegosiasi dalam ruangan tertutup, melainkan yang konsisten menyuarakan dan menindaklanjuti apa yang pernah dijanjikan.
Dan bank milik daerah bukan sekadar urusan bisnis, melainkan simbol kepercayaan dan akuntabilitas publik.
Pertanyaannya hari ini bukan lagi siapa yang duduk di kursi direksi, tetapi siapa yang berani menjaga integritasnya sampai akhir.
