Oleh : ABDUL BASID A. TUDA
Indopost.news – Opini. Angin panas tengah berembus dari Gedung Parlemen Provinsi Gorontalo. Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, terseret dalam dugaan gratifikasi dari perusahaan tambang emas yakni PT. Puncak Emas Tani Sejahtera.
Isu ini bukan lagi sekadar bisik-bisik warung kopi—ini sudah masuk ke meja hukum. Pertanyaannya: apakah Kejati Gorontalo hanya akan menyeduh aroma, atau benar-benar meneguk kebenaran?
Gratifikasi bukan perkara kecil. Ia adalah benih korupsi, yang jika tak dibersihkan, bisa meruntuhkan bangunan demokrasi dari dalam. Laporan yang kini bergulir seharusnya menjadi alarm keras bagi para penegak hukum. Ini bukan sekadar laporan administratif—ini potensi skandal.
Namun, publik punya alasan kuat untuk ragu. Track record penanganan kasus-kasus besar di daerah ini sering kali berujung pada satu kata: hilang. Hilang berita, hilang proses, hilang keadilan. Apakah kasus dugaan suap dari PT. PETS ini akan mengalami nasib serupa?
Di sinilah Kejaksaan Tinggi Gorontalo diuji. Apakah benar lembaga ini masih memiliki taring yang tajam untuk menerkam para petinggi? Atau taringnya hanya untuk menggerogoti kasus-kasus kecil, sementara kasus besar dilewati dengan senyap dan basa-basi? Jika Kejati benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka tak ada jalan lain: usut tuntas, terbuka, dan profesional.
Masyarakat Gorontalo tidak butuh drama, tidak butuh sandiwara politik. Yang dibutuhkan adalah kejelasan : apakah hukum masih berdiri tegak di atas semua golongan, atau hanya jadi alat untuk menekan yang lemah?
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo adalah simbol kekuasaan legislatif. Jika simbol ini diduga ternoda oleh uang dan kepentingan korporasi, maka penegakan hukumnya tidak bisa setengah hati. Jangan ada kompromi. Karena sekali Kejati Gorontalo memilih diam atau ragu, publik tak akan lupa. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berani, dan siapa yang memilih bersembunyi.
Saat ini, Kita sedang menonton pertarungan penting—antara keadilan dan kekuasaan. Kepala Kejaksaan Tingi (Kajati) Gorontalo sedang memegang peluitnya. Mungkinkah beliau berani meniup dan memberikan punishment, atau justru ikut bermain dalam skandal kotor ini? hanya waktu yang bisa menjawab.
