Oleh : Jhojo Rumampuk
Indopost.news – Tajuk. Warga di Kecamatan Popayato Timur, Popayato, dan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, masih menghadapi krisis air bersih yang sudah berlangsung sejak Agustus 2024. Bukan karena faktor iklim, situasi ini diduga dipicu oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Akibatnya, masyarakat Popayato Grup kini harus menunggu giliran untuk mendapatkan air layak konsumsi yang di distribusikan oleh Pihak PDAM Tirta Maleo. Ketika belum ada air bersih yang didistribusikan, warga terpaksa menggunakan air keruh untuk mandi , mencuci, bahkan untuk dikonsumsi.
Namun ironisnya, di tengah situasi darurat ini, sejumlah anggota legislatif Kab. Pohuwato yang semestinya menjadi penyambung lidah rakyat, justru disebut-sebut terlibat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Ya, alih-alih menggali solusi untuk rakyat, mereka justru asyik menggali emas demi kepentingan pribadi.
Krisis air bukan isu kecil. Ia menyentuh langsung sendi kehidupan. Tanpa air, warga tak bisa bertani, anak-anak tak bisa bersekolah dengan nyaman, dan pelayanan kesehatan terganggu. Krisis ini bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga masa depan Popayato Grup.
Namun di balik penderitaan itu, terinformasi ada beberapa oknum Aleg yang mestinya menyuarakan kepentingan masyarakat di ruang sidang dan komisi justru diduga terlibat dalam PETI. Hal ini tentunya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan oleh rakyat. PETI bukan hanya ilegal secara hukum, tapi juga tidak bermoral secara sosial dan ekologis.
PETI Menjadi Luka Ganda bagi Lingkungan dan Masyarakat
Dugaan Keterlibatan aleg dalam PETI menjadi luka yang makin dalam bagi masyarakat Popauato, karena tambang ilegal itu menjadi penyebab utama krisis air bersih.
Bukit-bukit dikeruk tanpa kendali, hutan dibabat habis, dan limbah kimia seperti merkuri mengalir ke sungai yang masih digunakan warga untuk mandi dan mencuci. Air yang tersisa pun sudah tercemar, menambah risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang rusak dan kekurangan air?
Kehadiran aleg di tengah masyarakat mestinya menjadi penguat perjuangan rakyat, bukan justru menjadi bagian dari masalah. Kalau pun benar ada aleg yang terlibat PETI, maka mereka bukan hanya telah menodai institusi DPRD Pohuwato, tetapi juga telah melukai kepercayaan publik.
Ini bukan lagi soal pelanggaran etika, tapi soal pelanggaran terhadap tanggung jawab publik. Bagaimana mungkin seseorang yang mendapat mandat dari rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya, malah dengan sadar terlibat dalam kegiatan ilegal yang merugikan rakyat itu sendiri?
Rakyat Popayato Grup saat ini tidak butuh janji-janji kosong atau proyek-proyek yang hanya muncul menjelang pemilu. Mereka butuh air bersih. Mereka butuh solusi nyata. Mereka butuh pemimpin sejati yang hadir ketika rakyat menangis, bukan hanya saat kamera menyala.
Kita membutuhkan Perwakilan yang turun langsung ke lokasi krisis, yang duduk bersama rakyat untuk merancang kebijakan, memperjuangkan air bersih, dan yang berani bersuara lantang di forum-forum strategis agar isu krisis air bersih ini menjadi prioritas daerah.
Kini, rakyat Popayato Grup harus mulai bersuara lebih lantang. Jangan lagi diam ketika alam dirusak dan hak dasar dirampas. Rakyat berhak tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya mencari kekayaan pribadi dari keringat dan penderitaan masyarakat.
Penegak hukum juga tak bisa menutup mata. Harus ada penyelidikan serius terhadap dugaan keterlibatan aleg dalam PETI. Hukum tak boleh tebang pilih. Jika memang ada yang terlibat, mereka harus mundur dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Karena sesungguhnya, air lebih berharga dari emas, Dan integritas lebih mulia dari kekuasaan. (Bersambung)
Selanjutnya : Mengkungkap Nama Sejumlah Aleg Pengkhianat Rakyat Popayato
