Indopost.news – Jakarta. Direktur Advokasi Front Pemuda Mahasiswa Gorontalo (FPMG) , Taufik Dunggio, mengecam keras tindakan persekusi yang menimpa Harun Alulu, Koordinator BEM Nusantara Provinsi Gorontalo.
Taufik menjelaskan bahwa kejadian ini mencerminkan lemahnya kinerja Kapolda Gorontalo dalam menangani dan mencegah maraknya aksi premanisme di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, peristiwa yang menimpa Harun bukanlah kasus pertama. Dalam dua bulan terakhir, tercatat dua insiden serupa yang melibatkan aktivis mahasiswa dan pegiat LSM, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pelaku ataupun perkembangan penyelidikan.
“Ini bukan lagi masalah biasa. Sudah ada pola berulang yang mengarah pada pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan terhadap aktivis. Kami nilai Kapolda Gorontalo gagal menjalankan tugasnya,” tegas Direktur Advokasi FPMG dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Taufik juga menilai lemahnya langkah-langkah intelijen dan investigasi di tubuh kepolisian daerah sebagai salah satu penyebab utama berulangnya kekerasan terhadap kelompok kritis. Mereka bahkan menduga adanya upaya menutupi kasus ini demi menjaga citra institusi.
“Kalau benar Polda Gorontalo membiarkan ini terjadi hanya karena takut dinilai lalai, maka ini sudah masuk kategori pembungkaman gaya baru. Ini berbahaya bagi tatanan demokrasi kita di Gorontalo,” lanjutnya.
Sebagai bentuk protes dan upaya mencari keadilan, Ia menyatakan akan melaporkan kasus ini ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Gorontalo, bahkan mendesak agar Kapolri segera mencopotnya dari jabatan.
“Kapolda Gorontalo sudah tidak layak menjabat. Kami mendesak Kapolri segera mencopotnya demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil,” tutup Taufik.
