Kota Gorontalo – Empat aparatur sipil negara (ASN) yang terjaring operasi penertiban Satpol PP Kota Gorontalo karena berada di luar kantor saat jam kerja tanpa surat izin resmi tidak langsung dijatuhi sanksi disiplin berat.
Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Marwan Saleh, menjelaskan bahwa pegawai yang terjaring razia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan administrasi sebelum hasilnya diteruskan kepada instansi masing-masing.
Penertiban tersebut berlangsung pada Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari pengawasan kedisiplinan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Marwan mengatakan, pegawai yang terjaring diwajibkan mengisi berita acara pemeriksaan serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
“Razia ini akan kami laksanakan secara rutin sesuai arahan Bapak Wali Kota. ASN atau PPPK yang berkeliaran pada jam kerja dan tidak membawa surat izin akan kami tindaki serta kami tertibkan ke Kantor Satpol PP Kota Gorontalo,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan, seluruh data identitas dan hasil pendataan pelanggaran selanjutnya akan disampaikan kepada instansi induk masing-masing pegawai untuk keperluan pembinaan internal.
Hasil penertiban tersebut juga akan dilaporkan kepada Wali Kota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah.
“Hasil pendataan akan kami kirimkan ke instansi masing-masing, kemudian kami laporkan juga kepada Bapak Wali Kota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk tindak lanjut hasil razia,” kata Marwan.
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penegakan disiplin dilakukan melalui tahapan yang jelas dan sesuai prosedur.
Satpol PP berharap, pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan kesadaran aparatur dalam mematuhi ketentuan jam kerja.
Dengan demikian, pegawai pemerintah diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Gorontalo.
